jatim Darurat Pangan

Bambang Satriya
Guru besar dan dosen luar biasa di Universitas Machung Malang

Benarkah Jawa Timur tahun 2011 akan surplus pangan dan tetap diandalkan sebagai provinsi yang mampu memberi kontributor bagi 20 lebih provinsi di luar Jawa yang selama ini langganan krisis pangan?

Boleh jadi, tahun 2011 nanti, Jatim akan dihadapkan dengan krisis pangan. Di samping faktor musim hujan maraton di tahun 2010 dan bencana banjir di sejumlah daerah, juga invasi hama yang membuat produktivitas pertanian mengalami gangguan serius.

Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Lumajang, Madiun, Ponorogo, Tuban, Ngawi, beberapa daerah yang selama ini diandalkan sebagai daerah yang berkontribusi besar terhadap kekuatan pangan di Jatim. Padahal di daerah inilah, banjir dan serangan hama punya andil besar mengganggu produktivitas lahan pertanian. Artinya, bukan tidak mungkin, justru Jatim yang akan mengalami titik balik dari provinsi makmur pangan menjadi miskin pangan. Dari yang semula tidak dihadapkan kesulitan menghabiskan beras di lumbung, akhirnya harus menjadi wilayah yang menunggu uluran tangan dari daerah, provinsi, atau bahkan negara lain.

Belajar dari pengalaman, kasus seperti itu sudah sering mengancam dan menimpa masyarakat dan negara ini, bahwa stigma sebagai masyarakat yang makmur sumberdaya pangan seperti beras, akhirnya bergeser menjadi masyarakat atau bangsa yang menunggu jiwa karitas (kebaikan hati) masyarakat atau negara lain. Tentu kita belum mengidap amnesia dengan ditukarnya beras ketan dengan pesawat, dan kebijakan impor beras, yang demikian ini menunjukkan, kita gampang mengalami krisis pangan.

Sebagai bangsa dengan sumberdaya alam seperti luas areal persawahan atau perkebunan yang tak sedikit di Jatim, seharusnya kita malu karena karunia Tuhan yang demikian besar belum maksimal difungsikan. Bahkan tak sedikit di antaranya yang ditelantarkan sebagai tanah-tanah mati yang hanya dikapitalismekan oleh kalangan petani berdasi, dengan cara membiarkan, menelantarkan, atau memparkirkannya demi mengeruk keuntungan ekonomi pribadi merupakan bagian dari bentuk reduksi fungsional tanah, yang semestinya andalan pertanian dan bisa dijadikan kekuatan penyangga kebutuhan pangan masyarakat.

Ironisnya, pihak yang suka memarkir dan mereduksi fungsi tanah pertanian itu adalah kalangan elit kekuasaan, di samping pengembang (pengusaha). Mereka beranggapan, tanah merupakan tabungan berharga yang jika diparkir dalam beberapa bulan atau tahun, keuntungan ekonominya berlipat ganda. Mereka tak ingin tanahnya dijadikan lahan pertanian, pasalnya fungsi tanah demikian dikalkulasi jauh dari menguntungkan.

Basis Populis

Kita seharusnya malu dengan negara-negara lain yang area tanah pertaniannya sedikit seperti Jepang dan Thailand, namun bisa menyulapnya menjadi lahan subur andalan sumberdaya pangan jangka pendek maupun panjang. Jepang misalnya, menyulap Hiroshima dan Nagasaki yang semula menjadi area beracun akibat bom atom yang dijatuhkan sekutu, menjadi wilayah pertanian subur penopang kebutuhan pangan masyarakat Jepang.

Jepang bisa membangun kawasan subur pertanian itu tak serta merta, namun ada kolaborasi reformasi mentalitas antara masyarakat dengan pejabat di daerah untuk menempatkan misi agraris berbasis populis dengan memanfaatkan lahan-lahan tak subur, beracun, atau mati. Mentalitas seperti itulah yang tak dimiliki masyarakat kita, khususnya kalangan elitnya.

Elit kita bisa mempunyai cadangan pangan atau tak pernah mengalami krisis pangan, sementara masyarakat kecil, khususnya petani penggarap, yang hidup berpelepotan lumpur di sawah, justru merana hidup dalam kesulitan pangan, kekurangan gizi, dan kemiskinan. Elit kita sibuk berburu dan mengoleksi tanah, termasuk lahan pertanian sebanyak-banyaknya, sedangkan masyarakat alit terpinggirkan menjadi objek yang terus dikorbankan oleh ketidakadilan dan ketidakmanusiawian kebijakan pembangunan.

Kondisi tersebut kian fatalistik manakala di era kehancuran sumberdaya pertanian di Jatim tak diikuti pembenahan mentalitas punggawa daerah yang difokuskan pada sikap empati dan kesadaran terjun langsung ke tengah masyarakat guna merehabilitasi, merevitalisasi, membenahi kondisi yang compang-camping.

Selain membenahi kondisi komunitas petani yang gagal panen atau hancur sumberdaya pertaniannya, elit kita juga wajib melakukan penghematan besar-besaran berkenaan dengan belanja perjalanan dinas dan seremonial struktural yang biasanya menghabiskan dana tidak sedikit. Mental konsumeris dengan memanfaatkan anggaran daerah harus dialihkan menjadi pos dana kemanusiaan dengan pertimbangan kondisi Jatim sedang darurat.

Tanpa adanya kesadaran tinggi dari punggawa di Jatim untuk mengatasi ancaman krisis pangan tahun 2011, rasanya hanya kemustahilan petani Jatim yang tertimpa bencana alam bisa menemukan lahan kehidupannya, apalagi harkat kemanusiaannya. Iklim ketidakberdayaan dan kenestapaan akan menjadi episode memilukan bagi petani, manakala punggawa di Jatim tetap tak mau mendekonstruksi kultur berfoya-foyanya dan pemalasnya terjun langsung ke tengah-tengah kehidupan petani.

Dikirim oleh Roedy pada 17.48. dan Dikategorikan pada Madiun, News, Pemerintahan, Utama . Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas